Fatwa Golput &Peluang Partai Islam

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin mengakui bahwa fatwa tentang kewajiban menggunakan hak pilih atau lebih populer dengan istilah fatwa golput memberi keuntungan pada partai-partai Islam.

“Pemilih Islam, terutama yang tradisional, pasti akan ikut partai Islam,” kata Kiyai Ma`ruf dalam diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) bertajuk “Fatwa Golput dan Peluang Partai Islam” yang digelar di Jakarta, Rabu (18/2).

Namun, tambah Ketua Dewan Mustasyar PKNU itu, untuk meraih suara pemilih rasional tentu partai-partai Islam tetap harus berjuang keras bersaing dengan partai sekuler.

Meski demikian, lanjut Kiyai Ma`ruf, alasan utama dikeluarkannya fatwa itu lebih pada upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat, terutama kalangan Islam, agar turut terlibat dalam pemilu yang merupakan sarana untuk memilih pemimpin.

“Nashbul imamah (memilih pemimpin) ini menurut perspektif agama adalah termasuk kewajiban,” katanya.

Di sisi lain, Ketua DPW Partai Bulan Bintang DKI Jakarta Ahmad Soemargono berbeda pendapat. Menurutnya, fatwa golput tidak memiliki relevansi dengan peluang partai Islam.

Sebab, kata tokoh yang akrab dipanggil Gogon itu, kenyataannya ada kelompok masyarakat yang memang sudah apriori terhadap pemilu dengan berbagai alasan.

“Ada fatwa ataupun tidak ada fatwa, mereka tetap menolak. Kalau sikap ini terakumulasi, bisa menjadi mayoritas,” katanya.

Ia mencontohkan kelompok yang apriori seperti kelompok Gus Dur kalah dalam konflik internal PKB dan kelompok Fajrul Rachman yang gagal memperjuangkan calon presiden independen.

Ada juga kelompok ormas yang memiliki jaringan internasional seperti Ahmadiyah dan kelompok yang menyatakan demokrasi haram.

“Mereka pasti golput,” kata Ketua umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) itu. Bahkan, salah satu peserta diskusi ada yang nyletuk, ”HTI, HTI juga”.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI Lukman Hakim Saefudin menyatakan tidak percaya dengan berbagai survei yang memperkirakan partai-partai Islam akan turun perolehan suaranya pada pemilu mendatang.

Pasca di keluarkannya fatwa MUI tentang wajibnya memilih pemimpin dan kesimpang siuran fatwa tersebut di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi fatwa golput, Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) ke-45 menyelenggarakan diskusi publik dengan tajuk “Fatwa Golput dan Peluang Partai Islam” bertempat di Gedung Intiland Tower, Jakarta (18/2).

Acara tersebut diselenggarakan oleh Forum Umat Islam (FUI) bekerjasama dengan Hizb Dakwah Islam (HDI), RasFM 95,5 Jakarta, Majelis Taklim Wisma Darmala Sakti, dan Toko Buku Khilafah Center. Serta disiarkan langsung oleh radio RasFM 95,5 FM.

Hadir sebagai pembicara antara lain, KH. Ma’ruf Amien (Ketua MUI Pusat), H. Ahmad Sumargono (Ketua DPW PBB DKI Jakarta), Lukman Hakim Saefudin (Ketua Fraksi PPP DPR), Hanibal Wijayanta (Wartawan Senior).

Kesimpulan dari acara tersebut adalah bahwa fatwa yang di keluarkan oleh MUI jangan disalah pahami, justru harus dijadikan momen untuk konsolidasi partai-partai islam juga tetap menjaga soliditas umat untuk senantiasa memperjuangkan syari’at islam di indonesia.

Ahmad Sumargono: Pemilu 2009, PBB Tetap Usung syari'at Islam
“Pemilu 2009 Partai Bulan Bintang (PBB) tetap akan mengusung agenda penerapan sya’riat islam” ungkap Ahmad Sumargono ketua DPW PBB DKI Jakarta ini saat ditemui oleh wartawan pasca acara Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) ke-45 di Gedung Intiland Tower, Jakarta(18/2).

Menurutnya PBB sudah siap menerima segala resiko perjuangan jika syariat islam yang diusung dianggap tidak menjual pada pemilu 2009. Beliau juga menyayangkan ada oknum dari partai islam yang menyatakan bahwa syari’at islam sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

Syari’at islam justru seharusnya menjadi inspirasi dalam setiap pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan dan sangat mungkin dapat menyelesaikan masalah keumatan dan kebangsaan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia, tegasnya.

PBB juga akan tetap istiqomah dalam menjaga khitah perjuangannya sebagai partai kanan yang berbasis islam.

Kembalikan Kepercayaan Umat Pada Parpol Islam
Menghadapi pemilu 2009, mayoritas umat Islam kelihatan apatis terhadap partai Islam. Banyak faktor yang menyebakan hal tersebut. Di antaranya faktor internal partai Islam. Fenomena partai Islam yang justru bergerak meninggalkan Islam menuju ke arah moderat bahkan sekuler adalah salah satunya. Seharusnya parpol Islam menjadikan Islam sebagai dasar, sumber inspirasi dan landasan berfikir partainya.

Demikian dikatakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin dalam acara Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) Ke-45 di Jakarta, Rabu (18/2). Menurut Kiyai Ma’ruf, saat ini umat Islam sudah harus mengembalikan kepercayaan kepada parpol Islam. Ini harus dilakukan agar parpol Islam dapat memenangkan pemilu. Pasalnya, mayoritas penduduk indonesia adalah umat Islam.

Caranya, parpol Islam harus kembali memperjuangkan Islam. Sebab berbagai problem bangsa seperti ekonomi yang kapitalistik dan politik sekuler hanya bisa diselesaikan dengan solusi Islam.

Meski demikian, Ketua Dewan Musytasar PKNU tersebut juga menyadari bahwa parpol Islam juga mengalami hambatan dan tantangan yang besar. ”Ada partai Islam yang lari. Ini bukan mengubah, tapi terubah”, cetusnya ketika menanggapi adanya parpol Islam yang makin moderat.

Selain itu juga masih melakatnya persepsi-persepsi yang salah di tengah masyarakat tentang Islam dan politik. ”Orde Baru telah menciptakan persepsi di masyarakat bahwa politik tidak ada hubungannya dengan agama. Islam yes, parpol Islam no, bahkan parpol Islam dihapus. Kiyai jangan ikut-ikutan politik. Isu politisasi agama. Agama bukan alat politik. Ini adalah persepsi-persepsi keliru di masyarakat”, papar Kiyai Ma’ruf. Persepsi inilah yang harus dihilangkan. Karena itu, ”Parpol Islam harus membangun soliditas” lanjutnya.