Bukan Raja Kecil Tetapi Perampok Kecil

Hermawan Sulistyo
( Staf Pengajar FISIP UI )
Kalau ada yang mengatakan berlakunya UU No 22 tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah yang di susul dengan pemekaran daerah menyebabkan munculnya raja-raja kecil dan daerah seperti Gubernur, Bupati dan walikota, saya kira kurang tepat. Adapun yang benar adalah Otonomi Daerah justru memunculkan para perampok kecil di daerah.

Mengapa demikian ? Sebab para pengusaha daerah beru tersebut bak perampok dengan mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari Dana Alokasi Umum ( DAU) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK). Sehingga mereka menjadi kaya raya bak seorang raja sementara rakyatnya semakin miskin. Dengan demikian, pemberlakuan Otonomi Daerah hanya menguntungkan sekelompok elite penguasa daerah dan menyengsarakan rakyat. Terbukti hanya sedikit daerah baru hasil pemekaran yang di nilai berhasil seperti Propinsi Gorontalo, namun mayoritas gagal bahkan semakin terpuruk. Rakyatnya semakin miskin dan pengangguran bertambah.

Tidak hanya itu, pemekaran daerah ternyata meyedot anggaran negara cukup besar bahkan merugikan daerah lama yang makmur, sebab mereka diwajibkan mensubsidi daerah baru yang miskin. Selain itu dampak buruk dari pelaksanaan otonomi daerah adalah banyaknya pejabat daerah seperti Gubernur , Bupati, Walikota, dan Anggota DPRD yang keluyuran ke Jakarta. Mereka Berdali ingin memperjuangkan DAU dan DAK, tetapi sesungguhnya kebanyakan mereka hanya tamasya dan bersenang-senang mengumbar nafsu syahwat dengan memakai uang rakyat. Maka tidak mengherankan jika setiap akhir pekan banyak hotel berbintang, kafe, bilia, panti pijat, mandi uap di jakarta semuanya penuh dengan tamu yang mayoritas para pejabat dari daerah.

Untuk itu saya menyarankan agar pemekaran daerah di hentikan sama sekali dan mulai tahun 2009 ini hingga seterusnya tidak ada lagi pemekaran daerah, sebab hanya menyengsarakan rakyat dan menguntungkan elite politik di daerah. Adapun kebanyakan daerah yang gagal setelah di mekarkan, sebaiknya di kembalikan lagi ke daerah semula. Sebaliknya yang berhasil setelah di mekarkan , maka bisa di teruskan.

Sebenarnya cara untuk menghentikan nafsu pemekaran daerah cukuplah mudah, yakni DAU dan DAK serta block grand harus di hentikan, akhirnya mereka akan kembali bersatu lagi dengan daerah induknya. sumber Suara islam edisi 61

Politik Hegemoni SBY

Munarman SH
Penglima Komando Laskar Islam

Pemerintah SBY sesungguhnya tengah menjalankan politik hegmoni, yaitu politik yang ditujukan untuk memanipulasi kesadaran umat alias mencuci otak umat, seolah-olah kebijakan yang di ambil berpihak kepada umat. Celakanya, cuci otak tersebut dilakukan dengan mengunakan media cetak maupun elektronik.

Ini Bisa di lihat dari eksploitasi aktivitas presiden yang sebetulnya ditujukan untuk membentuk citra pribadi presidenSBY.

Dalam Masalah BBM misalnya, kebijakan SBY secara fundamental adalah sangat bergantung pada mekanisme ekonomi pasar bebas atau sangat kapitalistik, yaitu politik harga yang di kaitkan erat dengan naik turunnya harga minyak dunia.

Lucunys lagi indonesia menyatakan keluar dari OPEC karena memposisikan diri sebagai negara pengimpor minyak bukan pengespor minyak. Hal itu didasari semata mata pada volume impor yang lebih besar daripada volume ekspor. Padahal impor yang lebih besar tersebut adalah karena SBY sangat patuh pada mahzab ekonomi pasar bebas.

Nah yang paling berbahya ketika BBM di turunkan, SBY mengesploitasi dengan cara mengambil alih pengumuman penurunan harga BBm, sangat berbeda ketika pengumuman kenaikan harga BBM yang di serahkan kepada mentrinya. Ini adalah salah satu contoh politik hegemoni aau manipulasi kesadaran tersbut, agar citra diri menjadi baik.

Ada satu hal lagi yang sangat mendasar yang hingga hari ini gagal dilaksanakan oleh SBY, yaitu melakukan perubahan mendasar terhadap perbaikan nasib petani atau politik agraria. hingga saat ini reforma agraria tidak di laksanakan oleh SBY sebagai janji pada saat kampanye dulu.kegagalan reformasi agraria tersebut terjadi karena reformasi agraria membutuhkan pjakan ideologi yang sangat berbeda dengan ideologi yang dianut oleh rezin SBY.

Rezim SBY menganut ideologi kapitaisme pasar bebas, sementara reforma agraria yang berpihak ke petani membutuhkan pergantian ideologi, yaitu ideologi islam.

Pemerintajan SBY Gagal

Revrisond Baswir
(Pengamat Ekonomi UGM)
Boleh Dikatakan selama hampir 5 tahun pemerintahan SBY di nilai telah gagal mewujudkan janji-janji politiknya. janji hanya sekedar janji kosong yang tidak dilaksanakan.

Saya Berani mengatakan hampir semua yang dijanjikan Presiden SBY tidak tercapai, Seperti Pertumbuhan ekonomi, target pengurangan subsidi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Semuanya tidak terelisir dan mustahil untuk terelisir dalam waktu dekat.

Bahkan presentase kemiskinan dan pengangguran semakin naik, sehingga membuat rakyat semakin menderita. Sementara partai demokrat sebagai partai pendukung presiden semakin membodohi rakyat melalui iklan-iklannya. Sebagai Misal penurunan harga BBM hingga tiga kali di klaim sebagai keberhasilan pemerintah SBY.

Pada hal Turunnya BBM menyesuaikan turunnya harga minyak dunia. Justru Menurunnya tidak sebanding dengan turunnya minyak dunia. Seharusnya harga premium hanya Rp 2.500 per liter, dimana harga minyak dunia sekarang hanya 46 dollar AS perbarelnya. bahkan lebih rendah lagi.

Mengenai harga saham, ternyata statemen SBY juga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tahun lalu SBY mengatakan harga saham akan naik, namun kenyataannya sekarang harga saham turun pasca krisis keuangan dunia.

Sementara memasuki tahun 2009, gelombang PHK besar-besaran akan terjadi sebagai dampak dari krisis keuangan dunia. Diprediksi lebih 1 juta tenaga kerja akan terkena PHK dari 100 juta lebih tenaga kerja di indonesia sekarang.